Sistem Ekonomi Islam sebagai Alternatif Deformasi Perekonomian Indonesia Era Tatanan Baru

Problematika Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi

Adanya COVID-19 menimbulkan new problematics dalam berbagai bidang, khusunya pada bidang ekonomi. Hal tersebut juga dijadikan alasan sebagai penyebab terjadinya resesi ekonomi oleh negara-negara di dunia.

Indonesia pun tidak khali dari permasalahan ini, bermula adanya program PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan, ekonomi pun mendadak tumbang secara drastis. Aspek perdagangan di Indonesia juga mengalami degradasi secara intens, baik di tingkat daerah ataupun nasional. Begitu juga persentase pengangguran pun melambung tinggi karena mayoritas perusahaan terpaksa menerapkan kebijakan yang abnormal, yaitu mem-PHKkan pegawai atau karyawan akibat pandemi ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat di Magelang:

“Begitu pandemi menghampiri negara kita, mau tidak mau, dampaknya pada sektor ketenagakerjaan ini sungguh luar biasa. Sehingga data yang ada di kementrian Ketenagakerjaan total mereka yang di-PHK, atau dirumahkn itu 3,5 juta orang. 3,5 juga ditambah 6,8; itu menjadi sangat signifikan jumlahnya. Sangat signifikan jumlahnya; 6,8 ditambah 3,8; 10 juta lebih. Dampak pandemi Covid-19 sungguh luar biasa kita rasakan,” Selasa (1/9/2020).

Dengan hal itu, pendapatan masyarakat pun menurun akibat adanya kebijakan perusahaan yang harus mem-PHK pegawainya. Karena pendapatan masyarakat menurun, maka muncul problem baru yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan ini menjadi suatu permasalahan yang cukup patetis dan banyak menimpa masyarakat serta akan menjadi punat (akar segala kejahatan). Di antara kejahatan yang dimaksud ialah pencurian, perampokan, penjambretan, dan lain lain. Fenomena kemiskinan juga menjadi imbas yang paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena adanya deteriorasi konsumsi masyarakat.

Dari sinilah muncul istilah double-trouble, yang berarti masalah ganda. Kemiskinan merupakan induk dari permasalahan internal yang menyebabkan adanya fenomena double-trouble. Sebenarnya, bukan hanya itu saja, kemiskinan juga dikategorikan sebagai tolak ukur bahwa suatu negara dikatakan maju atau berkembang. Saat ini, double-trouble menjadi virus yang cukup tragis terhadap perekonomian di Indonesia.

Problematika di atas menyebabkan Indonesia bisa saja masuk kategori negara termiskin di dunia, sehingga Indonesia tercatat mengalami kemunduran. Bukannya untuk menakut-nakuti hingga menjadi pesimis di masa-masa ini, seakan-akan tidak ada yang bisa diharapkan dari Indonesia. Tetapi adanya sebuah antisipasi dalam menghadapi permasalahan teoritis yang saya sebutkan sebelumnya merupakan suatu hal yang menjadi keharusan.

Maka dari itu, perlu solusi dan berbagai inovasi untuk membuat perekonomian di Indonesia menjadi maju.

 

Ekonomi Islam sebagai Solusi

Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah mempunyai solusi bagi problematika perekonomian Indonesia melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah, baik secara konvensional maupun inkonvensional. Dan juga dengan pemanfaatan teknologi, serta adanya deformasi untuk perkembangan ekonomi di Indonesia.

a.)       Konvensional

Islam mempedomani filsafat etik terhadap sistem ekonominya yang menjadikan solusi perekonomian baik pada tingkat individu atau kelompok masyarakat, di mana hal ini menjadi asbabunnuzul kebangkitan ekonomi Indonesia dari resesi, sehingga kita memiliki peluang untuk melakukan inovasi serta transfigurasi perekonomian di Indonesia. Filsafat etik di antaranya yaitu:

1.)       Kesatuan (unity)

Adapun unity yang dimaksud di sini ialah hubungan pada tingkat vertikal atau dalam Islam biasa dikenal dengan istillah Hablum Minallah (hubungan dengan Allah). Pada tiap individu (khususnya Muslim) harus memiliki ke-tauhid­-an yang kokoh, artinya semua aspek-aspek kehidupan baik keadaan sulit atau mudah, sedih atau bahagia, miskin atau kaya harus ada entitas ke-tauhid-an di dalamnya. Khususnya di masa-masa saat ini, dengan adanya upaya penguatan spiritualitas, ini menjadi modal penting bagi tiap individu dalam menghadapi problematika perekonomian di masa pandemi. Hal ini merupakan perealisasian dalam Qur’an Surah Al-Fatihah ayat 5.

 

2.)       Keseimbangan (balance)

Pada tingkat horizontal di dalam syariat Islam atau biasa disebut Hablum Minannas, pasal siklus perekonomian harus terjadi keseimbangan, dalam artian siklus kekayaan ekonomi yang dimiliki secara pribadi harus tersebar. Di mana, kebutuhan yang paling pokok pada masyarakat harus terpenuhi, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

 

Islam tidak melarang kepemilikan pribadi, tetapi bukan berarti tidak ada sebuah balance di dalam siklus perekonomian. Salah satu rukun Islam seperti zakat menjadi konsep yang dapat  meng-counter kepemilikan pribadi berlebihan yang dapat menyebabkan kemiskinan. Sebagai mana yang disebutkan dalam hadits:

 

“Sejatinya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar sedekah (zakat) yang dipungut dari orang-orang kaya dan didistribusikan ulang kepada kaum fakir di kalangan mereka sendiri”

(Muttafaqun ‘Alaih)

 

Selain itu, konsep mahabbah juga menjadi kemustahilan munculnya masalah kemiskinan. Karena di dalam As-Sunnah disebutkan bahwa kita harus saling mengasihi sesama Muslim baik dengan cara memberi kebutuhan pokok atau yang lainnya dan juga anjuran untuk memuliakan tetangganya , salah satunya ialah dengan cara memberi kebutuhan pokok (makanan –pent), baik tetangga itu Muslim ataupun nonMuslim.

“Perumpamaan kaum mukminin dalam urusan cinta, kasih saying dan bahu membahu sesame mereka bagaikan satu tubuh, bila ada satu anggota tubuh yang sakit niscaya seluruh tubuh turut merasakan susah tidur dan demam”

(Muttafaqun ‘Alaih)

 

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya”

(H.R. Bukhari 5589, Muslim 70)

 

Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut, di mana setiap Muslim yang mencapai syarat tertentu berkewajiban untuk melakukan zakat, infaq, dan shodaqoh. Hal itu merupakan program eksekutif yang efisien di dalam pendistribusian ekonomi dari kalangan atas ke kalangan bawah, sehingga dinamika perekonomian pada masyarakat di Indonesia akan berjalan secara sistematis.

 

3.)       Kebebasan (free will)

Kebebasan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah. Kebebasan yang dimaksud di sini bukan berarti bebas melakukan apapun hingga keluar dari bingkai syariat. Maksudnya ialah dalam konteks ekonomi Islam, mengindikasikan bahwa manusia memiliki kebebasan di dalam kepemilikan kekayaan ekonomi secara pribadi selama tidak keluar dari bingkai syariat.

 

4.)       Tanggung Jawab (responsibility)

Prinsip ini berdasarkan firman Allah Ta’ala :

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,”

(Al-Muddatstsir Ayat 38)

Prinsip ‘tanggung jawab’ ini bersifat membatalkan interpretasi kebebasan tanpa batas, sehingga tiap kalangan dalam skala makro dan mikro terikat oleh prinsip ini. Responsibility juga mengandung relasi antara manusia dengan alam akhirat, bahwa semua kegiatan yang kita lakukan terutama harta yang kita punya mempunyai hisab tersendiri nantinya.

 

b.)    Inkonvensional

Definisi inkonvensional di dalam konteks pengembangan perekonomian ialah adanya suatu kebijakan-kebijakan yang bersifat kreatif dan inovatif dalam pengoperasian siklus ekonomi serta adanya transformasi untuk mengembangkannya.

Cara ini dapat direalisasikan dengan baik apabila cara konvensional telah diberlakukan dan berhasil.

Penyelenggaraan pendidikan ekonomi Islam harus lebih inovatif dan kreatif dalam mengikuti perkembangan sains dan teknologi, meskipun tetap mengutamakan prinsip-prinsip utama ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, harus ada strategi-strategi baru dalam transformasi perekonomian. Adanya program transformasi makro dan mikro sebagai orientasi kemajuan perekonomian, Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi pusat Ekonomi Syariah dunia.

 

Makro

Program transformasi secara makro dijalankan oleh institusi-institusi atau organisasi di masyarakat. Organisasi-organisasi ini harus berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung inklusi ini. Dengan adanya administrator, yakni organisasi, program dapat terlaksana secara sistematis.

 

Pelaku dalam program transformasi makro ini menjadi layanan atau prasarana dari siklus perekonomian di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kreativitas layanan untuk mendukungnya.

 

Karena sebagian atau bahkan mayoritas masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai terbiasa bertransaksi secara digital untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kehadiran uang elektronik atau e-money seperti halnya aplikasi “LinkAja” yang merupakan layanan berbasis syariah diharapkan mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. Pengkolaborasian dengan market place, jasa angkutan, cabang ormas Islam lainnya dapat dilakukan secara persisten untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di masyarakat melalui transaksi online yang cepat, aman, dan nyaman.

Adanya sinergi dari berbagai kalangan lintas sektor dapat memperluas dan memperkuat ekosiste ekonomi syariah dalam transformasi perekonomian di Indonesia hingga dapat mencapai skala global.

 

Mikro

Dengan adanya layanan atau alternatif yang memadai dari program transformasi makro, kalangan masyarakat merasa termudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi.

Adanya COVID-19 sendiri telah mendorong akselerasi transformasi termasuk transaksi digital.

Penyelenggaraan pelatihan masyarakat di dalam memanfaatkan peluang bisnis di masa pandemi menjadi suatu hal yang urgen. Karena, pelatihan semacam ini dapat membekali peserta dengan keahlian dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial agar usaha UMKM dapat bertahan bahkan mengalami eskalasi.

Kita berharap melalui sistem Ekonomi Islam dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju di bidang perekonomian dan menjadi pusat Ekonomi Islam di dunia.